KKP Tingkatkan Pengawasan di Lokasi Rawan Illegal Fishing

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan 3 (tiga) focal area sebagai prioritas pengawasan. Wilayah tersebut adalah perairan Natuna, perairan Sulawesi sebelah Utara dan Laut Arafura. Tiga wilayah perairan ini merupakan wilayah yang paling rawan terjadinya kegiatan illegal fishing. Pemerintah pusat  mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan khususnya masyarakat nelayan.

Dalam perjanjian kerjasamanya dengan pemerintah daerah Kab. Natuna , Ditjen PSDKP akan meningkatkan operasi Kapal Pengawas Perikanan di wilayah perairan Kabupaten Natuna. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Natuna akan memberikan dukungan agar operasi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan lancar.

Ruang lingkup dalam kesepakatan bersama tersebut meliputi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang kelautan dan perikanan. Perjanjian juga mengatur peningkatan pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan perikanan tangkap serta pengelolaan perikanan budidaya. Fokus lain juga tertuju pada peningkatan nilai tambah produk hasil laut dan perikanan, pengembangan dan penyelenggaraan konservasi sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama tahun 2012 lalu, telah melakukan pemeriksaan sebanyak 4.326 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, kapal yang ditangkap sejumlah 112 kapal perikanan diduga melakukan tindak pelanggaran, 70 merupakan kapal ikan asing dan 42 kapal ikan Indonesia.